Informasi Sertifikasi Halal

Yuk, simak Skema Pengajuan Sertifikasi Halal di bawah ini dan tentukan skema sertifikasi halal yang sesuai dengan usahamu!

Skema Pengajuan Sertifikasi Halal

Skema Self-Declare

Skema Self-Declare merupakan skema pengajuan sertifikasi halal yang digunakan UMK dengan syarat produk menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang sederhana dan telah dipastikan kehalalannya.

Skema Reguler

Skema Reguler merupakan skema pengajuan sertifikasi halal yang digunakan pelaku usaha dengan bahan dan proses produksi yang lebih kompleks dan harus melakukan suatu tahapan untuk memastikan kehalalannya.

Ketentuan Skema Self-Declare

Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Skala usaha Mikro atau Kecil

Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal terpisah dengan yang non halal

Berupa makanan dan minuman sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025

Produk menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan tidak menggunakan bahan berbahaya

Bahan tidak mengandung unsur hewan sembelihan, kecuali berasal dari produsen RPH/RPU yang sudah bersertifikasi halal dan bukan berupa daging giling

Proses produksi secara sederhana dan bebas dari kontaminasi najis dan non halal

Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan, bukan usaha pabrik)

Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi pengawetan

Skema Self-Declare

Ketentuan Skema Reguler

Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengolahan.

Bisa diajukan oleh skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, maupun Besar

Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal terpisah dengan yang non halal

Produk tidak menggunakan bahan berbahaya

Tidak ada batasan bahan yang mengandung unsur hewan sembelihan, kecuali hewan yang memang diharamkan

Proses produksi bebas dari kontaminasi najis dan non halal

Tidak ada batasan untuk penggunaan teknologi peralatan produksi, usaha rumahan maupun pabrik bisa mengajukan

Dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan kebutuhan

Dilakukan sidang fatwa halal oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk menetapkan kehalalan produk

Skema Reguler